Abstract In 2020, Indonesia's corruption Perception Index (CPI) ranked 102 out of 180 countries with a score of 37. This decline is the first since Indonesia's previous CPI improved in 2019. Corruption eradication was conducted in various ways and by government efforts to improve technical regulations through derivative regulations and the Supreme Court's regulations. At the end of 2020, a Supreme Court Regulation was issued regarding the regulation of Articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research is normative. The material is obtained through works of the literature analyzed and described in a descriptive qualitative manner. The results depicted that Perma 1/2020 is not yet relevant to eradicate corruption in Indonesia. Issuance of Perma 1/2020 is still sectoral because it only regulates Article 2 and Article 3 of the Corruption Act. Abstrak Pada tahun 2020, Indeks Persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Penurunan ini adalah yang pertama sejak IPK Indonesia sebelumnya sempat membaik pada 2019. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, juga dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki regulasi secara teknis melalui peraturan turunan seperti halnya peraturan mahkamah agung. Pada akhir tahun 2020, terbit Peraturan mahkamah Agung terkait pengaturan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan diperoleh melalui studi Pustaka yang kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma 1/2020 belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.
ABSTRAK EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (STUDI PADA POSYANDU LANSIA SEKAR MELATI DI RW II KELURAHAN BARATAJAYA KECAMATAN GUBENG KOTA SURABAYA) Nama : Mahendra Gita Nilasari NIM : 14040674047 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Program Posyandu Lanjut Usia merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi masalah kesehatan dan kesejahteraan sosial lanjut usia di Kota Surabaya. Posyandu Lanjut Usia Sekar Melati merupakan salah satu Posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas Pucang Sewu yaitu di RW II Kelurahan Baratajaya. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lanjut usia melalui pelayanan kesehatan yang diberikan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (studi pada Posyandu Lansia Sekar Melati RW II Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya). Pelaksana program Posyandu Lansia adalah dokter Puskesmas Pucang Sewu, kader posyandu lansia dan Ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada evaluasi Program Posyandu Lansia di Posyandu Lansia Sekar Melati RW II Kelurahan Baratajaya. Dengan menggunakan enam kriteria evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa manfaat dan tujuan program belum semua tercapai adalah efektivitas pelaksanaan program, dari 80 jumlah lansia yang ada di Posyandu Sekar Melati hanya 65-75 lansia yang aktif dalam pelaksanaan program, dan belum terlaksananya program pemberdayaan lansia akibat dari kurangnya antusias lansia dalam mengikuti pelaksanaan program. Efisiensi pelaksanaan program dapat dikatakan sudah efisien karena dapat memberikan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Kurangnya kecukupan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan lansia, sehingga program tersebut tidak bisa dilaksanakan. Perataan belum bisa dikatakan merata, karena sebagian besar lansia yang mengikuti program ini merupakan lansia perempuan. Ketepatan sudah dikatakan tepat sasaran karena program ini khusus dibuat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Dengan demikian maka perlu adanya dukungan dari pihak-pihak terkait untuk mendukung pelaksanaan program, selain itu frekuensi pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan perlu ditambah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan lansia, penambahan anggaran dana untuk program pemberdayaan lansia perlu dilakukan untuk mengaktifkan kembali program tersebut. Kata Kunci : Evaluasi, Program Posyandu Lansia ABSTRACT EVALUATION OF THE LOCAL REGULATIONS CITY SURABAYA NUMBER 3 2014 ABOUT THE WELFARE ELDERLY (STUDY CASE ELDERLY POSYANDU PROGRAM SEKAR MELATI RW II KELURAHAN BATARAJA KECAMATAN GUBENG SURABAYA) Name : Mahendra Gita Nilasari NIM : 14040674047 Study Program : S-1 Ilmu Administrasi Negara Major : Administrasi Publik Faculty : Ilmu Sosial dan Hukum Name Of Department : Universitas Negeri Surabaya Mentor : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Elderly posyandu program is one of the government of Surabaya effort to decrease health and welfare problem elderly in Surabaya. elderly Posyandu Seni Sekar Melati is one of the Posyandu applied in the work area of Puskesmas Pucang Sewu in RW II Baratajaya Village. This program aims are to improve the welfare of the elderly through health services provided such as medical examinations, elderly gymnastics, supplementary feeding and free medicines. The aims of the program is to describe evaluation of the program of elderly posyandu in puskesmas pucang sewu. The implementor of the program are Puskesmas doctor, puskesmas pucang sewu cadres and Welfare Family Welfare Mothers (PKK). This type of research is descriptive-qualitative research. Data has found from interview and documentation. This research is focussed on evaluation elderly program in puskesmas pucang sewu Surabaya. on this research used six evaluation criteria are effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness and accuracy.The results showed that the benefits and objectives of the program have not all been achieved is the effectiveness of the program implementation, from 80 elderly number in Posyandu Sekar Melati only 65-75 elderly active in the implementation of the program, and the implementation of elderly empowerment program due to lack of enthusiastic elderly in following program implementation. Efficiency of the program can be said to be efficient because it can provide health services that can be reached by all walks of life. Lack of budgetary adequacy to support implementation of empowerment program elderly, so that program can not be implemented. Alignment can not be said evenly, because most of the elderly who follow this program is elderly women. Accuracy is said to be right on target because the program is tailored to meet the health needs of the elderly, so they do not have to pay to meet their health needs. Therefore, there is a need for support from related parties to support the implementation of the program, in addition to the frequency of implementation of the health examination program needs to be added to meet the health needs of the elderly, the additional budget for the empowerment program elderly need to be done to reactivate the program. Keyword : Evaluation, Elderly posyandu program
Social home is a social service institution established by the government or the public or private sector, which aims to provide assistance to individuals, community groups in an effort to meet the needs of life. In fact, many social institutions are less concerned with the suitability of a place to live, which in the future can affect the quality of life of its inhabitants. With the problems previously described, the designer provides a solution in the form of a social re-interior design of a social home with a more modern and livable design, supported by universal design features that are expected to help the mobility efficiency of the occupants. The design thinking design method used was adopted by the Hasso-Plattner Institute of Design at Stanford. The five stages of design thinking according to this school are empathize, define, ideate, prototype, and test. The purpose of this design is to make a place to live that is habitable so that the residents feel at home living in the orphanage, facilitate mobility and make them to have the spirits to survive more in living their lives continuously.
Lion dance were the China's origin sport and art who are now become the part of Indonesia's culture. Usually such as another sports and arts lion dance has a long historical background, roles in society life even in political and also true purpose in entertaining as well as educating us. So to represent the things mentioned above writer create the The Design Work of Lion Dance Arena on Surabaya. Hopefully, through this design can be a forum for lion dance lovers in East Java to pour their love of lion dance while preserving the cultural heritage of China and Indonesia.
Governmental policies that promote biofuels such as biodiesel have led to the generation a largeamounts of glycerol waste as a low-cost raw material. The purpose of this paper is to present a technoeconomic study on the production of biomass-based propylene glycol via glycerol hydrogenolysis,considering hydrogen feeds that partially or fully utilize renewable sources. For analysis andcalculation, computer simulations are carried out using the Aspen Hysys V11 simulator. The technoeconomic analysis is performed by modelling the propylene glycol synthesis process from glycerol,which is then used to calculate the facility capital cost and estimate operating costs to obtain an annualreturn on investment. Sensitivity analysis is also conducted for several parameters on a 36,000ton/year propylene glycol plant. The results showed the production cost was 0.76 USD/kg or 10,802IDR/kg when the hydrogen is generated from the natural gas steam-methane reforming (SMR)process. If the hydrogen is produced from the glycerol steam reforming process, which is fullyrenewable, the plant is not feasible, as indicated by a negative net present value (NPV).
Governmental policies that promote biofuels such as biodiesel have led to the generation a largeamounts of glycerol waste as a low-cost raw material. The purpose of this paper is to present a technoeconomic study on the production of biomass-based propylene glycol via glycerol hydrogenolysis,considering hydrogen feeds that partially or fully utilize renewable sources. For analysis andcalculation, computer simulations are carried out using the Aspen Hysys V11 simulator. The technoeconomic analysis is performed by modelling the propylene glycol synthesis process from glycerol,which is then used to calculate the facility capital cost and estimate operating costs to obtain an annualreturn on investment. Sensitivity analysis is also conducted for several parameters on a 36,000ton/year propylene glycol plant. The results showed the production cost was 0.76 USD/kg or 10,802IDR/kg when the hydrogen is generated from the natural gas steam-methane reforming (SMR)process. If the hydrogen is produced from the glycerol steam reforming process, which is fullyrenewable, the plant is not feasible, as indicated by a negative net present value (NPV).
In: Reference to this paper should be made as follows: Sari, S.M; Nilasari, P.F; Tedjokoesoemo, P.E.D. (2022). Implementation of Interior Branding in Retail Interior Design, J. Mgt. Mkt. Review, 7(1), 13 – 22. https://doi.org/10.35609/jmmr.2022.7.1(2)
